728 x 90

LSP K3 Supervisor K3 Konstruksi

  • 07 September 2017
img

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi perdagangan saat ini beberapa kontraktor Indonesia telah mengekspor kemampuan kerja ke beberapa manca negara dari Asia sampai ke Timur Tengah. pada kondisi yang demikian ini, kebutuhan akan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bahkan sampai ke perlindungan terhadap konservasi lingkungan dan keamanan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi, menjadi suatu persyaratan yang tidak dapat dihindari kontraktor khususnya pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar dan yang beresiko sangat tinggi terhadap timbulnya kecelakaan.

Pekerjaan konstruksi sarat dengan teknologi tinggi dimana unsur bahaya kecelakaan kerja serta kerusakan terhadap aset/properti, lingkungan serta gangguan keamanan demikian besar. pada kondisi demikian diperlukan peningkatan ilmu pengetahuan, kemampuan menerapkan teknologi secara aman dan pendekatan psycho sosial yang baik, disamping diperlukan perilaku kerja dari tenaga kerja yang dapat menjamin keselamatan dirinya dan keselamatan terhadap asset/ properti dan lingkungan atas bahaya-bahaya/kerusakan yang akan terjadi. Dengan demikian akan tercipta kondisi kerja serta sikap kerja yang aman, yang akhirnya akan menguntungkan bagi perusahaan dan lingkungan setempat.

Terjaminnya keamanan, keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi keselamatan umum, termasuk adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan keamananya, merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar lingkungan kegiatan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan suatu bentuk

”tertib penyelenggaraan jasa konstruksi” sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Semua ini bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi yang tinggi, pemanfaat sumber daya secara optimal, efisien dan efektif yang akan berdampak terhadap adanya kesejahteraan anggota masyarakat pekerja itu sendiri.

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi, dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor jasa konstruksi. Ahli K3 di bidang Konstruksi atau disebut ”Ahli K3 Konstruksi” diharapkan mampu bekerja secara professional sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi. Untuk menyiapkan SDM Ahli K3 Konstruksi diperlukan suatu acuan/bakuan kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berupa SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi.

SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat keahlian K3 Konstruksi melalui uji kompetensi bagi tenaga kerja, yang dapat menjamin SDM K3 Konstruksi memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem pelatihan Kerja Nasional, bahwa standar kompetensi, menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi dan sejauh mana lulusan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa ”tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan”.

Keharusan memiliki "Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan" mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 10 ayat (2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

 

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : K3 Konstruksi

2.2. Lingkup penggunaan sertifkat : pekerjaan konstruksi bangunan gedung , jalan dan jembatan dan irigasi

 

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan memelihara Kompetensi tenaga kerja pada ruanglingkup pekerjaan Supervisor K3 Konstruksi

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP K3 - MANDIRI dan asesor kompetensi

 

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Nomor 1Tahun 1970 tentang K3

4.2. Undang-undang Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi

4.3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang pedoman Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi

  

5. KEMASAN/ PAKET KOMPETENSI

5.1. Supervisor K3 Konstruksi 

Kode Unit

Judul Unit Kompetensi

S. 941200.001.01

Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi

S. 941200.002.01

Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

S. 941200.003.01

Melaksanakan Program Pengawasan

S. 941200.004.01

Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

S. 941200.005.01

Melaksanakan Kegiatan Pengawasan

S. 941200.006.01

Melakukan Evaluasi Program Pengawasan

S. 941200.007.01

Mengawasi Tindakan Perbaikan

S. 941200.008.01

Membuat Laporan Pelaksanaan

6. PERSYARATAN PEMOHON

6.1. Memiliki Ijazah Profesi Program Studi K3 atau

6.2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada jabatan Supervisor K3 Konstruksi atau

6.3. Tenaga Kerja pada jabatan Supervisor K3 Konstruksi yang bekerja pada jabatan ini minimal 1 tahun.

 

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak pemohon :

7.1.1. Mendapatkan pelayanan dan informasi lengkap dan jelas tentang proses sertifikasi.

7.1.2. Mengikuti uji kompetensi apabila telah memenuhi persyaratan dasar seperti dalam butir 6 di atas.

7.1.3. Mendapatkan sertifikat kompetensi setelah dinyatakan kompeten untuk seluruh unit kompetensi Klaster Supervisor K3 Konstruksi.

7.1.4. Melaksanakan uji kompetensi ulang apabila belum dinyatakan kompeten dengan menunjukkan Surat Keterangan telah mengikuti uji kompetensi.

7.1.5. Menggunakan sertifikat kompetensi sebagai instruktur atau fasilitator atau tenaga pelatihan.

7.1.6. Mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.

7.1.7. Mengajukan keluhan atas pelayanan LSP K3 – MANDIRI.

 

7.2. Kewajiban pemohon

7.2.1. Melaksanakan uji Kompetensi Supervisor K3 Konstruksi.

7.2.2. Melaksanakan keprofesian Instruktur dengan tetap menjaga kode etik profesi.

7.2.3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP minimal satu tahun sekali.

7.2.4. Melaporkan rekaman kegiatan kerja (logbook) setiap 6 bulan dari tanggal diterimanya sertifikat kompetensi profesi kepada LSP selama masa berlakunya sertifikat kompetensi.

7.2.5. Menandatangani pernyataan tidak akan menyalahgunakan sertifikat

 

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen dan administrasi

8.2. Biaya sertifikasi adalah :

8.2.1. Pelaksanaan Pelatihan Tatap Muka : Rp. 

8.2.2. Uji Ulang Setiap Unit Kompetensi : Rp. 

8.2.3. Perpanjangan : Rp. 

8.2.4. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport dan akomodasi konsumsi pemohon

 

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Supervisor K3 Konstruksi ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Copy KTP

b. Copy Ijazah profesi program studi K3

c. Copy sertifikat pelatihan Supervisor K3 Konstruksi.

d. CV / portofolio pengalaman kerja di Supervisor K3 Konstruksi.

e. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. LSP K3 – Mandiri menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen Supervisor K3 Konstruksi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.2. LSP K3 Mandiri menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen portofolio dari Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi Supervisor K3 Konstruksi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang ditetapkan;

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

a. mengambil keputusan sertifikasi;

b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP K3 - Mandiri.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi ( jika ada )

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu :

7.3. Evaluasi rekaman kegiatan minimal sekali dalam setahun

7.4. Evaluasi asesi (sampling)

7.5. Witness (bila diperlukan)

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal

9.7.2. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Supervisor K3 Konstruksi harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP K3 – Mandiri dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP K3 - Mandiri dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP K3 - Mandiri setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP K3 - Mandiri yang menerbitkannya

9.9. Banding

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form BANDING