728 x 90



Pemerintah Bentuk Lembaga Sertifikasi bagi Pekerja Bidang K3

  • 29 July 2017
Pemerintah Bentuk Lembaga Sertifikasi bagi Pekerja Bidang K3

Jakarta - Pemerintah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang K3 yang kompeten dan profesional.

Lembaga ini merupakan lembaga sertifikasi profesi independen yang memberikan sertifikasi bagi tenaga-tenaga kerja yang bekerja dengan keahlian khusus bidang K3 seperti sektor ketenagakerjaan bidang K3, higienis industri, paramedis K3, pekerja di ketinggian, dan pekerja di ruang terbatas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Abdul Wahab Bangkona, mengatakan, tenaga-tenaga kerja yang bekerja di bidang-bidang yang terkait dengan K3 di perusahaan-perusahaan membutuhkan keahlian khusus perlu disertifikasi untuk memastikan kualitas dan kompetensi yang dimilikinya.

“Pendirian LSP K3 ini untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja bidang K3 demi terwujudnya tenaga kerja yang kredibel dan profesional di bidang K3 bagi industri dalam negeri maupun luar negeri,” Kata Abdul, di Jakarta, Selasa (21/10).

Abdul mengatakan, di masa mendatang kebutuhan tenaga kerja khusus di bidang K3 akan terus meningkat sesuai dengan tuntutan global yang mensyaratkan pelaksanaan manajemen K3 dalam setiap lini perusahaan agar memininalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

“Kebutuhan tenaga kerja K3 yang kompeten dan profesional harus dihadapi dengan jaminan sertifikasi profesi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diakui di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Abdul.

Dengan memiliki tenaga-tenaga kerja yang kompeten di bidang K3, kata Abdul, maka perusahaan dapat meyakinkan kliennya bahwa produk/jasanya dibuat oleh tenaga yang kompeten dan menjamin peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan keselamatan pekerja itu sendiri.

Lebih jauh Abdul, meminta agar LSP K3 memberikan pelayanan uji kompetensi dan assement dengan mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan di bidang K3 sehingga setiap sertifikasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kompetensinya.

“Prosedur dan prinsip-prinsip assesment yang tertelusur dan terukur harus diterapkan secara ketat oleh para assesor dalam pelayanan sertifikasi tenaga kerja K3 sesuai dengan SKKNI yang telah disepakati dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” kata Abdul.

Kedepannya, diharapkan LSP K3 dapat segera melakukan sosialiasi dan pendekatan dengan kalangan industri agar memastikan tenaga-tenaga di bidang K3-nya telah memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

LSP K3 memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP, mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi, memberikan sanksi kepada assesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang melanggar aturan serta mengusulkan dan menetapkan biaya uji kompetensi.

Saat ini biaya sertifikasi tenaga kerja K3 untuk per skema keahlian berkisar antara Rp 1,3 -1,5 juta per orang dengan persyaratan umum sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter, dan berusia 18 tahun. Sedangkan syarat khususnya minimal D3 dan atau memiliki sertifikasi pelatihan serta minimal pengalaman bekerja yang ditentukan sesuai dengan masing-masing skema sertifikasi yang akan ditempuh.

Bagi yang berminat mengurus sertifikasi K3, bisa mendatangi Gedung Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pusat K3 Lantai 2, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 69-70, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. [E-8]

 

sumber : beritasatu.com